Kembali Diperiksa KPK, Bupati Pati Dihadapkan pada Pertanyaan Seputar Aliran Dana Proyek Kereta Api
Mediaex BauBau- Gelombang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA kembali menyapa Bupati Pati, H. Sudewo. Untuk kesekian kalinya, pejabat yang juga mantan anggota DPR ini dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi guna mengungkap mata rantai aliran dana proyek yang diduga tersendat.
Baca Juga : 60 Pocil Mako Polres Baubau Bersemangat Ikuti Puncak HUT Lantas ke-70 Polda Sultra
Pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin (22/9/2025) ini tidak berjalan sendiri. Penyidik juga memanggil Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung, yang diduga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang menjadi sorotan.
“Benar, kami menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA,” konfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media.
Fokus pada Aliran Dana di Jawa Timur
Budi Prasetyo menegaskan bahwa fokus pemeriksaan kali ini adalah untuk mendalami pengetahuan para saksi terkait kompleksnya aliran dana yang menyertai proyek-proyek strategis perkeretaapian, khususnya di wilayah Jawa Timur. “Penyidik ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan utuh mengenai pergerakan uang dalam perkara ini. Semua detail sedang kami dalami,” ujarnya tanpa mau berkomentar lebih jauh untuk menjaga proses penyidikan.
Pemeriksaan Kedua dan Klaim Bupati
Ini bukan kali pertama Sudewo berhadapan dengan penyidik KPK untuk kasus yang sama. Sebelumnya, pada 27 Agustus 2025, ia telah diperiksa selama delapan jam. Usai pemeriksaan pertama itu, Sudewo tampak percaya diri dan menyatakan telah kooperatif.
“Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya, termasuk soal (aliran) uang itu,” deklarasi Sudewo kala itu. Ia juga membuka suara mengenai kabar penahanan uang senilai Rp3 miliar yang disita KPK dari kediamannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, uang tersebut murni hasil pendapatan sahnya selama menjabat sebagai anggota DPR. “Itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua terperinci, ada pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran. Semua bisa dipertanggungjawabkan,” klaimnya.
Keterkaitan yang Terungkap di Persidangan
Namun, klaim Sudewo bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan kasus korupsi DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023 silam. Dalam sidang terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan, jaksa KPK secara eksplisit menghadirkan nama Sudewo sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana dari proyek bermasalah tersebut.
Barang bukti yang diperlihatkan jaksa berupa foto tumpukan uang tunai yang disita dari rumah Sudewo semakin menguatkan kecurigaan. Meski saat menjadi saksi di persidangan ia membantah dan bersikeras bahwa uang itu adalah gaji dan tunjangan sahnya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, KPK rupanya belum sepenuhnya yakin dan terus melanjutkan pendalaman untuk membedah kebenaran pernyataannya.
Pemeriksaan kali ini dinilai para pengamat hukum sebagai langkah krusial untuk menyambung titik-titik yang masih missing link dalam kasus korupsi yang telah mencoreng sektor transportasi nasional ini. Publik pun menanti, apakah pemeriksaan kedua ini akan menghasilkan perkembangan signifikan atau justru menjadi bagian dari drama panjang pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mengulik Keterkaitan dengan Perusahaan Terduga
Selain itu, panggilan terhadap Direktur PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung, menandai babak baru dalam penyelidikan. Investigasi KPK sebelumnya mengindikasikan bahwa perusahaan ini kemungkinan besar terlibat dalam sejumlah proyek pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Timur.
Transisi dari Saksi ke Tersangka?
Selanjutnya, Kembali sorotan utama kini beralih pada status hukum Bupati Sudewo. Meski saat ini masih berstatus saksi, fakta-fakta yang terungkap di persidangan Semarang lalu memberikan tekanan yang signifikan. Selama persidangan, jaksa tidak hanya menyebut namanya, tetapi juga menunjukkan bukti foto uang yang sangat substantial yang berhasil mereka sita.
Respons dan Dampak Politik
Sementara itu, di Pati, pemeriksaan ini mulai menimbulkan gelombang reaksi. Sejumlah kalangan masyarakat menyatakan kekhawatiran mereka akan terganggunya kinerja pemerintahan daerah. “Kami tentu mendukung upaya pemberantasan korupsi,” ujar salah seorang tokoh masyarakat, “akan tetapi, kami juga berharap proses hukum tidak mengganggu pelayanan kepada publik.” Di sisi lain, oposisi politik mulai mendesak agar Sudewo mengambil cuti demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Komitmen KPK dan Harapan Ke Depan
Di atas semua itu, KPK terus menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Komisi ini bertekad untuk mengusut semua pihak yang terlibat, tanpa memandang jabatan atau latar belakang politik mereka. Masyarakatpun menaruh harapan besar pada lembaga antirasuah ini untuk bekerja secara transparan dan profesional.
