Menbud Imbau Masyarakat Tak Hakimi Penulisan Ulang Sejarah
Jakarta — Menteri Kebudayaan RI mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak tergesa-gesa dalam menghakimi upaya penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan oleh pemerintah bersama para ahli dan sejarawan. Penegasan ini disampaikan Menbud dalam sebuah diskusi nasional bertema Rekonstruksi Sejarah untuk Generasi Bangsa, yang digelar di Jakarta, Senin (tanggal lengkap jika diinginkan).
Menurut Menbud, penulisan ulang sejarah adalah hal wajar dan penting dilakukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan data baru, dan dinamika sosial budaya yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang statis, melainkan harus terus dikaji agar relevan dengan kondisi zaman dan memperkaya pemahaman masyarakat.
“Sejarah tidak boleh dipersepsikan sebagai kebenaran tunggal yang tak bisa disentuh. Ketika ada temuan-temuan baru, tentu wajib kita revisi atau lengkapi agar narasi sejarah kita semakin objektif dan mendidik,” ujar Menbud.
Baca juga: Kemenhub Pastikan Batik Air Tergelincir karena Cuaca Buruk
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak terjebak pada prasangka negatif bahwa penulisan ulag sejarah bertujuan mengaburkan fakta. Menbud menegaskan bahwa setiap proses revisi sejarah dilakukan secara ilmiah dengan mengedepankan prinsip kejujuran akademik dan keterbukaan informasi.
“Jangan langsung menghakimi atau mencurigai bahwa penulisan ulang sejarah untuk kepentingan tertentu. Mari kita kawal bersama dengan pikiran terbuka dan berdasar pada kajian ilmiah,” tambahnya.
Upaya penulisan ulng sejarah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sejarah nasional, tokoh-tokoh daerah, hingga peristiwa penting yang selama ini mungkin belum terungkap secara lengkap dalam literatur resmi.
Sejumlah sejarawan dan akademisi menyambut baik langkah Kementerian Kebudayaan ini. Mereka menilai penulisan ulng sejarah penting untuk memperkuat identitas bangsa dan meluruskan kekeliruan yang mungkin terjadi dalam naskah sejarah sebelumnya.
