Mendorong Kemerdekaan Fiskal, Mendagri Tito Karnavian Gandeng Kadin Sultra untuk Dongkrak PAD melalui UMKM dan Sektor Swasta
Mediaex BauBau- Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian dorong Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan lompatan besar dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunci utama yang ditekankannya adalah dengan membangkitkan geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM serta menarik investasi dari sektor swasta secara masif.
Baca Juga : Misteri Sulawesi Terkuak Permata Baru Dunia Tumbuhan Ditemukan di Tenggara
Ajakan strategis ini disampaikan Tito secara langsung dalam acara puncak Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Claro, Kota Kendari.
Mengurangi Ketergantungan pada Transfer Pusat
Mendagri membuka paparannya dengan menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Berdasarkan data yang ada, struktur pendapatan daerah di Sultra masih didominasi oleh transfer pusat, sementara kontribusi PAD masih belum mencapai potensi optimalnya.
“Dari profil yang kita lihat, Sulawesi Tenggara secara keseluruhan masih didominasi oleh transfer dari pusat. Hanya PAD tingkat provinsi dan Kota Kendari yang terlihat agak lumayan. Ini menjadi tantangan serius,” ujar Tito, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.
Tito menjelaskan bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana pusat seringkali menyebabkan anggaran daerah terkonsentrasi pada belanja operasional, seperti gaji pegawai, dan pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menyisakan ruang yang sangat terbatas untuk pembangunan dan investasi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
Swasta dan UMKM: Motor Penggerak PAD
Menurut Tito, satu-satunya cara untuk memutus rantai ketergantungan ini adalah dengan menjadikan sektor swasta dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kemandirian fiskal hanya akan terwujud jika PAD mampu melampaui besaran transfer yang diterima dari pusat.
“Saya berani jamin, Sulawesi Tenggara tidak akan pernah bisa melompat maju jika Pendapatan Asli Daerah-nya tidak naik melewati transfer pusat. Capaian itu akan menjadi penanda kemajuan yang sangat besar. Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan bahwa sektor swasta belum benar-benar berkembang dan perlu kita gerakkan bersama,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Kadin sebagai Jembatan Aspirasi Dunia Usaha
Untuk mewujudkan hal tersebut, Tito menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemda dan Kadin sebagai wadah resmi yang menampung aspirasi pelaku usaha. Ia mendorong para kepala daerah dan jajarannya untuk memanfaatkan keberadaan Kadin semaksimal mungkin sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan.
“Para pengusaha memiliki insting bisnis yang kuat. Mereka sudah memiliki saluran organisasinya, yaitu Kadin. Manfaatkan ini! Pemda harus aktif menjalin komunikasi, mendengar kebutuhan riil mereka, dan berdiskusi membuka berbagai potensi daerah yang masih terpendam, baik di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, maupun jasa,” paparnya.
Kebijakan Pro-Bisnis: Kemudahan dan Kepastian Berusaha
Mendagri juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada dialog semata.
“Dukung dengan kebijakan-kebijakan konkret sebagai pemegang otoritas. Entah itu berupa insentif perpajakan, kemudahan perizinan yang cepat dan transparan, atau penyederhanaan regulasi. Apapun yang diminta pengusaha, sepanjang masih dalam koridor aturan, harus segera diberikan. Jangan biarkan prosedur yang berbelit mematikan niat investasi,” pesan Tito.
