Kilau Positif di Tengah Tantangan: Penerimaan Negara Sultra Tembus Rp1,7 Triliun, Penerimaan Kepabeanan Melonjak 25%
Mediaex BauBau- Perekonomian Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan dinamika yang menarik dalam catatan keuangan negara per akhir Juli 2025. Meski diterpa tantangan global, realisasi penerimaan negara di wilayah ini berhasil mencapai angka yang signifikan, yakni Rp1.736,97 miliar.
Baca Juga : Mendagri Dorong Pemda Sultra Genjot PAD Melalui UMKM dan Investasi Swasta
Pencapaian ini diumumkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto, dalam paparannya di Kendari. Yang patut disoroti adalah performa gemilang dari sektor kepabeanan dan cukai yang tumbuh sangat pesan, menjadi penopang utama amid penurunan di sektor lain.
Rincian Penerimaan: Kepabeanan Jadi Bintang
Iman membeberkan secara detail komposisi dari total penerimaan sebesar Rp1,736,97 miliar tersebut. Kontribusi terbesar datang dari penerimaan perpajakan yang menyumbang Rp1,6 miliar. Sayangnya, angka ini mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 4,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Namun, kabar gembira justru datang dari sektor penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencetak Rp135,97 miliar. Sektor ini tidak hanya tumbuh, tetapi melesat sangat tinggi dengan pertumbuhan mencapa 25,16% (year-on-year/yoy). Lonjakan ini mengindikasikan aktivitas ekspor-impor di wilayah Sultra yang semakin menggeliat dan memberikan kontribusi nyata bagi kas negara.
Belanja Pemerintah Pusat: Fokus pada Pengeluaran Operasional
Di sisi belanja, Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp3.093,22 miliar di wilayah Sultra. Angka ini setara dengan 42,55% dari total pagu yang dianggarkan dalam APBN.
Berikut adalah rincian penyerapannya:
-
Belanja Pegawai: Rp1.858,88 miliar (64,64% dari pagu) – menandakan penyerapan untuk gaji dan tunjangan ASN berjalan sangat baik.
-
Belanja Barang: Rp933,23 miliar (31,21% dari pagu) – untuk operasional pemerintahan dan pembelian barang.
-
Belanja Modal: Rp294,20 miliar (21,88% dari pagu) – angka ini menunjukkan realisasi untuk investasi fisik seperti infrastruktur masih perlu didorong.
-
Belanja Bantuan Sosial: Rp6,90 miliar (50,33% dari pagu) – penyaluran bansos telah mencapai lebih dari setengah target.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Perlu Koordinasi Intensif
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya mencapai Rp10.132,25 miliar atau 51,17% dari alokasi, dengan pertumbuhan tipis sebesar 0,14%.
Namun, laporan ini juga menyoroti beberapa tantangan. DAK Fisik justru mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,06%. Iman Widhiyanto menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada akhir Semester I 2025, sehingga menghambat penyerapan anggaran.
Sementara itu, DAK Non Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH) justru mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 11,42% dan 14,02%. Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Fiskal, dan yang paling krusial, Dana Desa, mengalami kontraksi. Dana Desa tercatat turun signifikan sebesar 12,02%.
Menanggapi hal ini, Iman Widhiyanto menyampaikan imbauan penting. “Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan koordinasi intensif dengan Pemerintah Desa,” tegasnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran Dana Desa tidak hanya dilakukan tepat waktu sesuai regulasi, tetapi juga tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa secara nyata.
Dengan demikian, laporan keuangan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi peta navigasi untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depannya, khususnya dalam mempercepat penyerapan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
