Bentrokan Ricuh Warnai Unjuk Rasa, Akses Bandara Betoambari Baubau Diblokade Massa
Mediaex BauBau- Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan warga Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berakhir dalam kericuhan dan ketegangan. Bandara Betoambari sempat menjadi episentrum konflik setelah akses masuknya diblokade oleh massa yang menuntut keadilan. Aksi ini merupakan puncak dari ketidakpuasan warga yang telah berlarut-larut terkait proses ganti rugi lahan untuk perluasan bandara.
Baca Juga : Satpol PP Dan Bapenda Baubau Pasang Stiker Peringatan Untuk Tertibkan Pajak
Konflik memanas bukan tanpa sebab
Selama bertahun-tahun, warga merasa janji pemerintah hanya menjadi isapan jempol belaka. Puncak kekecewaan terjadi di tahun 2024 ini, ketika alat berat justru mulai mengeruk dan mengambil timbunan tanah milik warga tanpa diawali dengan proses pembayaran ganti rugi yang transparan.
“Ini sudah melampaui batas kesabaran kami. Tidak ada kata lain, kami hanya meminta hak kami, yaitu diganti rugi. Puncaknya di tahun 2024 ini, timbunan tanah milik almarhum ayah saya diambil paksa tanpa ada pembayaran. Awalnya kami disuruh mengukur tanah, itu memberi harapan bahwa akan ada penyelesaian. Ternyata, kami hanya diberi harapan palsu,” tutur Wa Aiti, salah seorang warga yang menjadi korban, dengan suara bergetar penuh emosi.
Ketegangan memuncak saat dialog antara perwakilan warga dan pihak pengelola bandara digelar
Suasana yang awalnya tebas berubah ricuh ketika seorang warga, yang merasa terus dibohongi, tidak mampu lagi menahan amarahnya. Ia meluapkan kekecewaannya dengan membentak para pejabat yang dinilai tidak memberikan kepastian yang jelas.
“Marah-marah kami selalu dikaitkan dengan masalah tanah negara, seolah-olah kami ini pendatang liar, bukan warga negara Indonesia? Kami lahir dan besar di sini, ini adalah tanah leluhur kami!” serunya lantang, menggambarkan perasaan teralienasi yang dirasakan masyarakat.
Luapan emosi tersebut memicu reaksi berantai. Warga lain yang menunggu di luar ruangan ikut tersulut emosinya. Untuk meredakan situasi, petugas keamanan terpaksa membawa keluar warga yang mengamuk itu. Namun, tindakan ini justru disalahtafsirkan oleh massa yang sudah geram. Melihat rekannya dibawa keluar, ratusan warga yang berkumpul kemudian bergerak secara spontan menuju area bandara.
Mereka dihadang oleh barikade aparat gabungan TNI dan Polri yang telah siaga. Insiden saling dorong pun tak terelakkan, membuat suasana semakin mencekam dan menghalangi niat massa untuk masuk lebih jauh.
Sebagai bentuk protes dan upaya memperkuat tekanan, warga lalu memblokade akses jalan menuju bandara. Mereka menghamparkan kayu, balok, dan batu-batu besar di tengah jalan, mengisolasi arus kendaraan dari dan ke bandara. Untuk beberapa waktu, sejumlah kendaraan yang hendak keluar sempat dicegat oleh massa, sebelum akhirnya dibubarkan secara paksa oleh petugas.
Wa Aiti kembali menegaskan bahwa tuntutan warga sangat jelas dan sederhana
“Tuntutan kami jelas, mau berapa pun nominalnya yang penting ada imbalan yang adil. Yang membuat kami sakit hati, kami menuntut hak, tetapi selalu dijawab dengan alasan ‘tidak ada anggaran’. Sampai kapan kami harus menunggu?”
Yang paling memedihkan, warga mengaku pihak bandara hanya menawarkan harga yang sangat tidak masuk akal untuk ganti rugi, yaitu Rp 2.000 per meter persegi. Harga yang jauh di bawah nilai wajar itu dinilai sebagai bentuk pelecehan dan ketidakseriusan pihak berwenang dalam menyelesaikan konflik yang telah menyengsarakan hidup warga. Tuntutan keadilan dan harga diri kini menggema di pintu gerbang Kota Baubau, menunggu solusi yang manusiawi dan berkeadilan.
Menyusul aksi blokade tersebut, pihak Bandara Betoambari akhirnya angkat bicara
Manajemen bandara mengakui bahwa memang masih terdapat kendala dalam proses penganggaran dana ganti rugi. Meski demikian, mereka memastikan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Baubau mulai turun tangan untuk meredam ketegangan. Sebagai langkah awal, Wali Kota Baubau berencana memimpin pertemuan langsung antara perwakilan warga, manajemen bandara, dan instansi terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari titik terang dan formula ganti rugi yang adil bagi semua pihak. Namun, hal ini tentu membutuhkan komitmen kuat dan proses yang transparan.
Sementara menunggu proses mediasi itu, suasana di sekitar Bandara Betoambari masih terasa mencekam. Aparat keamanan masih berjaga ketat di lokasi untuk mengantisipasi perkembangan lebih lanjut. Situasi ini jelas mengganggu kenyamanan dan aktivitas para penumpang bandara. Bahkan, beberapa penerbangan mengalami penundaan akibat aksi unjuk rasa tersebut.
Melihat kompleksnya masalah ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sulawesi Tenggara, Dr. Ahmad Nurdin, memberikan tanggapannya. Menurutnya, konflik lahan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti ini sering terjadi. “Akar masalahnya selalu sama, yaitu komunikasi yang tidak setara dan proses yang tidak partisipatif dari awal,” ujarnya. “Oleh karena itu, solusi jangka panjangnya bukan sekadar membayar ganti rugi, tetapi membangun trust dan melibatkan warga sebagai mitra pembangunan,” tambahnya.
Kedepannya, semua pihak berharap agar mediasi yang akan datang dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang konkret. Warga pun menyatakan bahwa mereka akan menghentikan segala bentuk protes jika pemerintah menunjukkan itikad baik yang nyata. Mereka berharap, peristiwa ricuh ini menjadi momentum terakhir sebelum lahirnya resolusi yang membawa kedamaian untuk semua.
